BREAKING NEWS

10/recent/ticker-posts

Right Button

test banner SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PORTAL BERITA MEDIAONLINE CYBER ONE

Kodaeral IX melalui Lanal Tual Berhasil Gagalkan Pengiriman 631 Bonsai Sentigi Ilegal Senilai Rp5,6 Miliar

  


TNI AL-Kodaeral IX, Ambon (22/11/2026). Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Tual berhasil menggagalkan upaya pengiriman 631 pohon bonsai sentigi tanpa dokumen resmi ke Surabaya. Pengungkapan tersebut menjadi langkah nyata TNI AL dalam mencegah praktik pengangkutan hasil alam secara ilegal sekaligus melindungi kekayaan sumber daya alam Kepulauan Kei.


Keberhasilan tersebut disampaikan Komandan Lanal Tual, Kodaeral lX, Kolonel Laut (P) Mochamad Achnaf, CTMP., M.Tr.Opsla., dalam konferensi pers di Mako Lanal Tual, Kamis (19/11/2026). 


Kegiatan ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, instansi karantina, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta sejumlah awak media di Kota Tual.


Danlanal Tual menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima Unit Intelijen Lanal Tual pada 29 Oktober 2026 mengenai rencana pengiriman bonsai sentigi dalam jumlah besar ke luar wilayah Kepulauan Kei.


Menindaklanjuti informasi tersebut, Lanal Tual mengerahkan personel intelijen untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah pelabuhan umum maupun pelabuhan rakyat yang diduga menjadi jalur pengiriman.


Upaya tersebut membuahkan hasil pada 7 November 2026 sekitar pukul 18.45 WIT. Tim intelijen Lanal Tual menemukan satu kontainer merah milik PT Tanto dengan nomor seri TGHU 246718 yang telah dipenuhi bonsai sentigi di kawasan peti kemas Pelabuhan Umum Yos Soedarso, Kota Tual.


Setelah berkoordinasi dengan BKSDA Tual, Danlanal Tual bersama perwira staf dan petugas BKSDA melakukan inspeksi mendadak pada 8 November 2026 sekitar pukul 10.50 WIT. 


Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan 631 pohon bonsai sentigi yang siap dikirim tanpa dilengkapi dokumen resmi. Di lokasi juga terdapat empat orang yang mengaku sebagai pemilik barang.


Berdasarkan keterangan yang diperoleh, ratusan bonsai tersebut rencananya akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya, seluruh barang bukti diamankan ke Mako Lanal Tual untuk penanganan lebih lanjut.


Sebagai tindak lanjut, pada 9 November 2026 dilaksanakan gelar perkara bersama Polres Tual, Kejaksaan Negeri Tual, BKSDA Tual, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Tual, Karantina Tual, serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Tual. 


Hasil koordinasi dan pembahasan mengidentifikasi dugaan pelanggaran terhadap dua ketentuan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.


Dalam ketentuan pertama, pengiriman tumbuhan tanpa dilengkapi dokumen karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a memiliki ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.


Sementara itu, dugaan pengedaran hasil hutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 12 huruf e dan f UU Nomor 18 Tahun 2013 diancam pidana penjara satu hingga lima tahun dan denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar.


Dari sisi ekonomi, nilai 631 pohon bonsai sentigi tersebut diperkirakan mencapai Rp1,893 miliar berdasarkan estimasi harga domestik sebesar Rp3 juta per pohon. Bahkan, dengan asumsi nilai pasar luar negeri sebesar 500 dolar AS per pohon dan kurs Rp18.000 per dolar AS, potensi nilainya diperkirakan mencapai Rp5,679 miliar.


Pada akhir konferensi pers, Danlanal Tual menyerahkan barang bukti kepada perwakilan Polres Tual untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Keberhasilan ini menegaskan komitmen Kodaeral IX melalui jajaran Lanal Tual untuk terus memperkuat pengawasan wilayah laut dan pelabuhan, bersinergi dengan instansi terkait, serta menindak setiap indikasi pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya alam. 


Kodaeral IX juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas pengangkutan atau perdagangan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan.


Melalui sinergi dan pengawasan berkelanjutan, TNI AL berkomitmen menjaga kekayaan alam Maluku agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan generasi mendatang. (@Dispen Kodaeral lX).

Posting Komentar

0 Komentar